West Papua Images

Polls

Will West Papua become a free and independenat nation?
 

Statistics

OS : Linux m
PHP : 5.2.17
MySQL : 5.1.73-log
Time : 06:36
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Members : 9125
Content : 1228
Web Links : 1
Content View Hits : 3465672
Warta Papua Barat
Mana Tanggung Jawab Negara Untuk Kasus Penembakan Empat Siswa di Paniai? PDF Print E-mail
Written by Punik Castro   
Wednesday, 28 January 2015 12:42

Selonsong peluru tajam yang didapatkan warga di sekitar area penembakan terjadi (IST)

                                Selonsong peluru tajam yang didapatkan warga di sekitar area penembakan terjadi (IST)                                                                                                                                           

 

Jayapura, Jubi – Minggu, 7 Desember 2014, empat siswa tewas oleh peluru yang diduga ditembakan oleh aparat keamanan dalam satu peristiwa di Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai. Hingga saat ini, negara belum melakukan tindakan nyata untuk mengusut siapa pelaku penembakan empat siswa ini.


Tim investigasi Komnas HAM dalam laporannya menduga bahwa korban mendapatkan tembakan dari arah bandara, dimana terdapat satuan Paskhas yang menjaga wilayah bandara Enarotali. Dugaan ini diperkuat dengan hasil visum dokter RSUD Paniai yang menyebutkan bahwa Yulian Yeimo mendapatkan luka tembak pada bagian perut tembus pantat, hal ini menunjukkan bahwa arah tembakan vertikal tidak horizontal.

 

Komnas HAM juga telah membuat kesimpulan sementara bentuk-bentuk perbuatan (type of acts) pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam Peristiwa Kekerasan di Kab. Paniai Prov.Papua, adalah sebagai berikut :

a. Hak untuk Hidup. Sesuai dengan data yang ada, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) orang tewas dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights), sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I UUD 1945, Pasal 4 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Last Updated on Wednesday, 28 January 2015 12:53
Read more...
 
Pejabat dan Tokoh Papua Tolak Pembanggunan Smelter di Gresik PDF Print E-mail
Written by Telius Yikwa   
Sunday, 25 January 2015 12:31

Tempat operasi PT FI di Papua. ft lst                       

 

Jakarta, Jubi – Pejabat dan tokoh masyarakat Papua menolak keras rencana pembangunan smelter hasil pertambangan di Papua dibangun di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.


Penolakan tersebut disampaikan antara lain oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Ketua DPR Papua, dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Tony Wardoyo, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (23/1).

 

Gubernur Papua Lukas Enembe menjelaskan hasil kekayaan alam di Papua seharusnya diolah di Papua juga, bukannya di daerah lain. Selama ini, kata dia, rakyat Papua hidup miskin karena hasil pertambangan dari PT Freeport Indonesia diolah diluar negeri yakni Amerika Serikat.
“Saat ini PT Freeport akan membangun smelter untuk pengolahan hasil pertambangan di Papua, di Gresik Jawa Timur, karena itu kami menolaknya,” katanya.

 

Last Updated on Sunday, 25 January 2015 12:40
Read more...
 
Masyarakat Paniai Masih Takut Beraktivitas PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 16 January 2015 12:10

Masyarakat Paniai Masih Takut Beraktivitas

      Mama-mama sedang menggali liang korban penembakan. (Dok suarapapua.com)                             

 

Paniai, suarapapua.com --- Setelah peristiwa mengenaskan itu terjadi sebulan yang lalu, masyarakat Paniai hingga hari ini masih takut beraktivitas. Masyarakat tak lagi melakukan aktivitas sebebas-bebasnya seperti biasanya.

Tidak hanya ketika mencari kayu atau berburu di hutan, warga juga tidak tiap hari ke kebun atau ke danau untuk menangkap ikan.

 

“Masih trauma dengan kejadian penembakan bulan lalu itu, jadi kalau ke kebun, kami harus pastikan kondisi di sekitar, aman atau tidak,” kata Mama Hana, warga Enarotali, Paniai, Kamis (15/1/2015).

Last Updated on Friday, 16 January 2015 12:19
Read more...
 
Brasil dan Belanda Tarik Dubes Dari Indonesia Usai Warganya Dieksekusi Mati PDF Print E-mail
Written by Telius Yikwa   
Sunday, 18 January 2015 06:01

Inilah 6 Terpidana Dihukum Mati oleh Brimob Hari Ini

                        Ilustrasi terpidana mati                                                                                                                                                                

Jakarta , - Pemerintah Indonesia telah mengeksekusi mati 6 terpidana kasus narkoba. Salah satu terpidana mati tersebut adalah Marco Archer Cardoso Moreira, warga negara Brasil.

Moreira ditangkap pada 2003 lalu setelah polisi di bandara Cengkareng menenemukan 13,4 kg kokain yang disembunyikan di dalam peralatan olahraga.

Presiden Brasil Dilma Rousseff,  menilai eksekusi hukuman mati terhadap salah satu warga negaranya di Indonesia karena kasus narkoba merupakan bentuk kekejaman.  Dia juga mengatakan Moreira merupakan warga negara Brasil pertama yang dieksekusi mati di luar negeri dan memperingatkan hukuman itu akan 'merusak' hubungan dengan Indonesia.

Last Updated on Sunday, 18 January 2015 06:05
Read more...
 
Polri Tak Serius Ungkap Kasus Penembakan di Paniai PDF Print E-mail
Written by Punik Castro   
Friday, 16 January 2015 12:05

Polri Tak Serius Ungkap Kasus Penembakan di Paniai

            Warga sipil korban penembakan di Eanrotali, Paniai. Foto lst                                                                           

 

Jayapura, suarapapua.com --- Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dituding tak serius bekerja dalam mengungkap kasus penembakan yang menewaskan lima warga sipil dan belasan lainnya luka-luka di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua, Senin (8/12/2014) lalu.

Diberitakan suarapapua.com, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR Gobai mengemukakan pendapat tersebut.

 

“Pernyataan Kapolri bahwa pihaknya sulit mengungkap kasus kekerasan di Paniai karena salah satu alasanya tidak ada hasil otopsi jenazah, itu bukti bahwa Polri tidak seriusi kasus tersebut,” kata John dilansir suarapapua.com

 

Belum lama ini di Jakarta, Kapolri Jenderal Pol Sutarman menyatakan, pihaknya sulit mengungkap kasus kekerasan di Paniai. Alasan Kapolri, keluarga korban tak ijinkan untuk otopsi terhadap jenazah yang sebelum dikebumikan sempat disemayamkan selama 3 hari di dekat lokasi insiden.

 

Last Updated on Friday, 16 January 2015 12:08
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 235

Latest News

Who's Online

We have 65 guests online
Warta Papua Barat, Papua Merdeka!; Contact Us