West Papua Images

Polls

Will West Papua become a free and independenat nation?
 

Statistics

OS : Linux m
PHP : 5.2.17
MySQL : 5.5.55-0+deb7u1-log
Time : 08:45
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Members : 10154
Content : 1232
Web Links : 1
Content View Hits : 3558343
Warta Papua Barat
Mahasiswa Papua Kembali Gelar Aksi Tuntut Pemerintah Indonesia Tutup PT. Freeport Indonesia PDF Print E-mail
Written by Punik Castro   
Friday, 13 February 2015 14:55

Mahasiswa Papua sedang Aksi di depan asrama mahasiswa Papua Kamasan 1 Jl. Kusumanegara. Foto SPP

    Mahasiswa Papua sedang Aksi di depan asrama mahasiswa Papua Kamasan 1 Jl. Kusumanegara. Dok SPP             

 

Warta Papua Barat,  – Puluhan Mahasiswa Papua di Yogyakarta yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Papua (AMP) kembali gelar aksi menunutut pemerintah Indonesia tutup perusahaaan raksasa PT.Freeport indonesia dan Perusahaan asing lain di yang beroperasi di Papua.

 

Koordinator lapangan, Abi dalam orasinya mengatakan, Freeport merupakan awal penderitaan rakyat Papua dimana saat itu status wilaya Papua belum tergabung dalam wilayah NKRI tetapi pemerintah indonesia sudah melakukan kontrak kerja.

 

Aksi Menuntut pemerintah indonesia Tutup PT. Freeport ini digelar dalam bentuk aksi ditempat di depan asrama mahasiswa Papua, Jl. Kusumanegara kota Yogyakarta. Aksi berlangsung selama satu stengah jam, dari jam 10.00 – 11.30 wib. Massa aksi berulang-ulang meneriakkan tutup Freeport selama aksi berlangsung hingga pembacaan pernyataan sikap lalu kembali masuk di dalam asrama mahasiswa Papua.

Berikut release lengkapnya.

 

Last Updated on Friday, 13 February 2015 15:09
Read more...
 
Amp Jawa Dan Bali Gelar Aksi Menuntut Tutup Freeport Dan Perusahaan Asing Di Papua PDF Print E-mail
Written by Telius Yikwa   
Monday, 02 February 2015 19:56

                Massa Aksi AMP kota Yogyakarta usai membacakan penyataan sikap. (Dok AMP kota Yogyakarta)                                        

 

Warta Papua Barat,  - Masyarakat Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Jawa dan Bali Mengerlar Aksi Demonstrasi Damai Menuntut kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Papua dan Barat untuk tutup PT. Freeport Indonesia dan perusahaan asing di Papua senin, 2/2/2015. 

 

Jubir aksi  Mikael M sore tadi (2/2/2015) kepada warta papua barat mengatakan, aksi yang dimediasi oleh AMP itu digelar aksi serentak di seluruh Jawa dan Bali . kami menuntut kepada pemerintah untuk menutup Freeport dan seluruh perusahaan asing di Papua.

"Freeport adalah awal permasalahan di Papua. Status Papua yang mana saat itu belum jelas dan  tetapi NKRI sudah melakukan kontrak kerja pada tahun 1967 dua tahun sebelum PEPERA dilaksanakan dan sejak itu hingga saat ini, berbagai permasalah terus terjadi. Freeport merupakan dalang persoalan di Papua sehingga kami tuntut agar segerah tutup Freeport dan perusahaaan lain di Papua, jelas Mikeal.

 

Berikut Release lengkap yang diterima Warta Papua Barat.

 

Last Updated on Monday, 02 February 2015 20:26
Read more...
 
AMP Minta PT Nabire Baru "Angkat Kaki" dan Tarik Militer dari Tanah Papua PDF Print E-mail
Written by Punik Castro   
Wednesday, 28 January 2015 12:54

    Pembabatan hutan di Nabire untuk perkebunan Kelapa Sawit di Nabire oleh PT Nabire Baru. Foto: mongabay.co.id.                    

 

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta mengutuk tindakan perusahan kelapa sawit yang menggunakan jasa aparat keamanan untuk melindungi diri dari masyarakat pemilik hak ulayat di Kampung Sima, Nabire, Papua yang menghendaki PT Nabire Baru "angkat kaki" dari tanah mereka.

Perusahan kelapa sawit PT. Nabire Baru, menurut AMP,  beroperasi di Nabire tanpa mendapatkan persetujuan dari mayoritas masyarakat adat suku besar Yerisiam dan beberapa suku lain sebagai pemilik hak ulayat.

 "Tanpa dasar hukum yang jelas PT. Nabire Baru masuk dan beroperasi, kepala suku setempat telah tolak kehadiran perusahan, apalagi menggunakan jasa aparat keamanan," tulis AMP melalui pernyataan tertulis diberitakan majalahselangkah.com, Selasa, (27/1/15),

AMP menilai, sejak  aneksasi tanah Papua yang sebelumnya menentukan nasib sendiri (1 Desember 1961), militer di tanah Papua menjadi ketakutan tersendiri di hati setiap warga asli Papua.

Last Updated on Wednesday, 28 January 2015 12:59
Read more...
 
Natalis Tabuni Gagal Membangun Intan Jaya PDF Print E-mail
Written by Punik Castro   
Friday, 30 January 2015 08:41

Logo Kabupaten Intan Jaya. diambil dari google

 

Oleh : Dami Zanambani

 

Pada dasarnya bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelengaraan pembagunan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.  Oleh sebabnya,  semestinya  seorang bupati menjadi pemimpin proses pembagunan itu sendiri untuk melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah.

Namun yang terjadi saat ini di Kabupaten Intan Jaya sangatlah ironis. Proses pembangunan bisa dikatakan vakum.

Buktinya sekarang ini, pembangunan fisik, kesehatan, dan pendidikan  berjalan ditempat.  Ini mengartikan bahwa selama dua setenga tahun masa kerja Natalis Tabuni gagal dalam membangun Kabupaten Intan Jaya.

 

Last Updated on Friday, 30 January 2015 08:50
Read more...
 
Mana Tanggung Jawab Negara Untuk Kasus Penembakan Empat Siswa di Paniai? PDF Print E-mail
Written by Punik Castro   
Wednesday, 28 January 2015 12:42

Selonsong peluru tajam yang didapatkan warga di sekitar area penembakan terjadi (IST)

                                Selonsong peluru tajam yang didapatkan warga di sekitar area penembakan terjadi (IST)                                                                                                                                           

 

Jayapura, Jubi – Minggu, 7 Desember 2014, empat siswa tewas oleh peluru yang diduga ditembakan oleh aparat keamanan dalam satu peristiwa di Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai. Hingga saat ini, negara belum melakukan tindakan nyata untuk mengusut siapa pelaku penembakan empat siswa ini.


Tim investigasi Komnas HAM dalam laporannya menduga bahwa korban mendapatkan tembakan dari arah bandara, dimana terdapat satuan Paskhas yang menjaga wilayah bandara Enarotali. Dugaan ini diperkuat dengan hasil visum dokter RSUD Paniai yang menyebutkan bahwa Yulian Yeimo mendapatkan luka tembak pada bagian perut tembus pantat, hal ini menunjukkan bahwa arah tembakan vertikal tidak horizontal.

 

Komnas HAM juga telah membuat kesimpulan sementara bentuk-bentuk perbuatan (type of acts) pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam Peristiwa Kekerasan di Kab. Paniai Prov.Papua, adalah sebagai berikut :

a. Hak untuk Hidup. Sesuai dengan data yang ada, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) orang tewas dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights), sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I UUD 1945, Pasal 4 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Last Updated on Wednesday, 28 January 2015 12:53
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 235

Latest News

Who's Online

We have 53 guests online
Warta Papua Barat, Papua Merdeka!; Contact Us