West Papua Images

Polls

Will West Papua become a free and independenat nation?
 

Statistics

OS : Linux m
PHP : 5.2.17
MySQL : 5.1.73-log
Time : 06:30
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Members : 9125
Content : 1228
Web Links : 1
Content View Hits : 3465607
Warta Papua Barat
Ketua DPR Papua : Pembebasan Tapol Bukan Solusi Penyelesaian Masalah Papua PDF Print E-mail
Written by Telius Yikwa   
Tuesday, 14 July 2015 18:35

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda - Jubi/Arjuna

                                        Ketua DPR Papua, Yunus Wonda - Jubi/Arjuna                                                                           

 

Jayapura, Jubi/Warta Papua Barat – Pembebasan lima Tahanan Politik (Tapol) Papua oleh Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Papua beberapa bulan lalu ditanggapi DPR Papua. Kebijakan itu dianggap bukan solusi penyelesaian masalah Papua.


Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, beragam tanggapan muncul pasca pembebasan lima Tapol itu. Ada pihak yang menilai langkah itu bisa merangkul pihak berseberang yang ada di Papua. Namun kata Wonda, pembebasan Tapol tak akan menyelesaikan masalah Papua.

“Masalah Papua lebih kepada masalah politik. Pembebasan Tapol tak akan menyelesaikan masalah Papua. Pemerintah pusat harusnya berani membuka diri melaksanakan dialog damai Jakarta – Papua. Selama itu belum dilaksanakan, masalah Papua tak akan selesai,” kata Yunus Wonda, Selasa (14/7/2015).

Last Updated on Tuesday, 14 July 2015 18:38
Read more...
 
KNPB dan PRD Timika Tolak LMA di Tanah Papua PDF Print E-mail
Written by Telius Yikwa   
Tuesday, 14 July 2015 18:15

PRD and KNPB Timika mediate people reject LMA, BMP, LMR RI and institutions smelled custom-made Jakarta in Timika, 07/13/2015. Jubi / Arnold Belau

PRD dan KNPB Timika memediasi rakyat menolak LMA, BMP, LMR RI dan lembaga-lembaga berbau adat buatan Jakarta di Timika, 13/7/2015. Dok Jubi/Arnold Belau

 

Timika, Jubi/Warta Papua Barat– Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) sebagai Penanggung jawab Politik rakyat Papua Barat, melakukan ibadah dan aksi penolakan terhadap pembentukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) versi Jakarta, Barisan Merah Putih (BMP), dan pengiriman aparat keamanan (TNI-POLRI) ke seluruh tanah Papua khususnya Timika.


KNPB dan PRD wilayah Timika menilai pembentukan LMA, BMP, BAIS, dan pengiriman Tentara dan Polisi dalam jumlah yang besar ke Timika dalam beberapa pekan terakhir bertujuan untuk mengacaukan situasi dan kondisi Timika, karena isu Papua diterima dalam forum KTT MSG yang ke-22 pada 26 Juni 2015 lalu di Honiara, saat ULMWP diterima sebagai Observer (pengamat).

“16 sektor KNPB dan PRD Wilayah Timika, dengan Tegas menolak semua program NKRI di Teritori West Papua, karena mereka datang tujuannya untuk membunuh dan merampok menjajah orang asli Papua,” ketua KNPB Timika, Steven Itlay, melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Senin (13/10/2015) dari Timika. pada Senin (13/07/2015) di Timika.

 

Last Updated on Tuesday, 14 July 2015 18:20
Read more...
 
AJI Looks Forward for President Joko Widodo Proving His Word to Open Access for Foreign Journalists to Papua PDF Print E-mail
Written by Telius Yikwa   
Thursday, 14 May 2015 09:45
AJI Looks Forward for President Joko Widodo Proving His Word to Open Access for Foreign Journalists to Papua
Warta Papua Barta/aji.or.id, -The Alliance of Independent Journalists (AJI) conveys its appreciation towards President Joko Widodo's statement that he would open wide the gates for foreign journalists to carry out their journalistic duties in Papua. Although AJI asserts that a proof is still needed to validate the goodwill of the President.
Since Papua became part of Indonesia, a working restriction has been enforced particularly to foreign journalists covering this easternmost region of Indonesia. Foreign journalists who would cover Papua had to pass through a clearing house that involved 12 ministries or state institutions, from the Ministry of Foreign Affairs, the Police Department, State Intelligence Agency, to the Coordinating Ministry of Political, Legal and Security Affairs. This procedure has become the state tool to impede journalists with intention to cover Papua without restriction. This clearing house scheme is not transparent in practice since it has originally no clear legal basis.
Last Updated on Thursday, 14 May 2015 09:50
Read more...
 
Sepanjang Mei 2015, 474 Orang di Papua Ditangkap Aparat Negara PDF Print E-mail
Written by Telius Yikwa   
Friday, 29 May 2015 22:29

                             Foto dari Gerakan PapuaItuKita. Sumber: Dok. PapuaItuKita.                                                                                               

 

Jakarta, MS/WPB -- Gerakan Papua Itu Kita mencatat sepanjang awal Mei 2015, 444 orang Papua ditangkap di beberapa kota di Papua. Penangkapan juga terjadi terhadap warga Papua di Manado dan Surabaya. 

Kebanyakan mereka ditangkap saat tengah menggelar demonstrasi mendukungThe United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) sebagai representasi Papua di Melanesia Spearhead Group (MSG) dan demo untuk penentuan nasib sendiri bangsa Papua.

Last Updated on Friday, 29 May 2015 22:34
Read more...
 
AMP Gelar Posko Papua Zona Darurat PDF Print E-mail
Written by Punik Castro   
Tuesday, 12 May 2015 21:51
Sejumlah mahasiswa Papua di Yogyakarta saat memasang spanduk bertuliskan "Papua Zona Darurat" di gerbang masuk Asrama Kamasan I Papua, Jl. Kusumanegara, Yogyakarta. Foto: MS.


Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH
-- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite kota Yogyakarta hari ini, Senin (11/5/15) gelar Posko Papua Zona Darurat, bertempat di Asrama Kamasan I Papua, Jl. Kusumanegara, Yogyakarta.

Ketua AMP kota Yogyakarta, Abbi Douw kepada majalahselangkah.com menjelaskan, kondisi Papua saat ini dalam situasi kritis dan sangat terpuruk dalam sisi penegakan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat seperti demonstrasi damai menuntut kemerdekaan Papua, hingga kepada pembunuhan oleh orang tak dikenal terhadap aktivis-aktivis rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat bila hidupnya tidak berakhir di penjara.

"Tertutupnya semua sendi penopang implementasi sistem demokrasi dari negara kolonial Indonesia di Papua sangat kontras dengan kampanyenya pada dunia sebagai negara yang menjunjung demokrasi. Papua dikhususkan dalam implementasi demokrasi dan penegakan HAM," ujar Douw menjelaskan mengapa Posko Papua Zona Darurat didirikan.

Last Updated on Tuesday, 12 May 2015 21:55
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 235

Latest News

Who's Online

We have 11 guests online
Warta Papua Barat, Papua Merdeka!; Contact Us