West Papua Images

Polls

Will West Papua become a free and independenat nation?
 

Statistics

OS : Linux i
PHP : 5.6.37
MySQL : 5.5.60-0+deb7u1-log
Time : 15:27
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Members : 12284
Content : 1235
Web Links : 1
Content View Hits : 4054648
Mendagri Harus Intervensi Penyusunan Mekanisme 11 Kursi PDF Print E-mail
Written by Cepost   
Saturday, 20 February 2010 00:35

Yunus Wonda : DPRP Bisa Gunakan Hak Inisiatif
JAYAPURA-Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang diakomodirnya 11 kursi di DPR Papua rupanya ikut disambut gembira oleh Ketua Badan Otorita Adat Sentani Franzalbert Joku.

 

Demi cepatnya proses perekrutan siapa saja yang bakal mengisi 11 kursi itu, Joku meminta pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri melakukan intervensi untuk penyusunan aturan terkait mekanisme perekrutan 11 kursi itu.
"Yang jelas sebagai orang Papua kita harus berterima kasih kepada Barisan Merah Putih (BMP) atas inisiatifnya memperjuangkan hak-hak orang asli Papua dan hakim di MK bisa melihat kebenaran," katanya kepada wartawan kemarin.
Yang mana kata dia, peran itu harusnya dilakukan oleh para tokoh-tokoh Papua seperti gubernur, DPRP dan MRP, tetapi justru dilakukan oleh seorang kepala suku. Karena itu apa yang telah dilakukan oleh BMP itu harus diberikan penghargaan, karena sudah berani melakukan terobosan yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.
Ia menilai selama ini para petinggi Papua sudah menggelapkan hak-hak orang asli Papua. "Jadi kalau saya lihat selama ini Gubernur, DPRP dan MRP sudah lalai dan melupakan tugas yang penting ini," katanya.
Karena itu, pantas kiranya para petinggi itu memohon maaf kepada seluruh rakyat Papua yang selama ini sudah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengaktualisasikan hak-hak orang asli Papua.
Lebih jauh Franzalbert Joku yang juga Ketua Yayasan Independent Group Supporting the Special Antonomous Region of Papua Republik of Indonesia (IGSSAPRI) ini menyambut gembira hal ini karena merupakan bagian dari pembenahan sistem sekaligus menunjukan bahwa orang Papua ikut berpartisipasi dalam pembenahan sistem dan penegakan keadilan di Papua.
Tetapi ia menyarankan agar Putusan MK itu harus ditindaklanjuti secepatnya mengingat masa tugas para anggota DPR Papua. "Jadi pemerintah daerah, MRP dan DPRP harus bertindak cepat untuk menyusun Perdasi atau Perdasus yang akan mengatur rekruitmen pemilihan 11 kursi itu," katanya.
Franzalbert Joku mengatakan, karena ia tidak percaya dengan petinggi di Papua maka sangat diharapkan adanya intervensi Mendagri (Depdagri) dalam penyusunannya. "Jadi intervensi pusat (Mendagri) sangat diharapkan karena agar proses ini lebih cepat karena terbatasnya waktu," katanya.
Dikatakan, bagaimanapun mekanisme 11 kursi itu tentu sudah bisa dibaca, sebab hanya orang-orang yang tepat saja yang duduk di sana dan harus mengacu pada keterwakilan unsur agama, adat, perempuan. "Keterwakilan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan orang asli Papua di DPRP. Dan saya rasa tentu ada mekanisme yang akan mengatur dan itu juga sudah jelas," ujarnya.
Sementara terkait adanya isu yang sengaja dilemparkan oleh oknum anggota/pengurus Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua bahwa selain dikabulkannya 11 kursi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) kepada DPRP Provinsi Papua, juga dikabulkan 9 kursi untuk DPRP Papua Barat, 5 kursi untuk setiap kabupaten/kota, dan 4 kursi Papua di DPR RI dan DPD di pusat, dibantah keras oleh Wakil Ketua BMP Provinsi Papua, Yulianus Worabay, dan Ketua BMP Kota Jayapura, Niko Maury.
Keduanya menyatakan, isu penambahan kursi di Papua Barat, kabupaten/kota maupun DPR RI dan DPD RI itu tidak benar sama sekali, karena MK hanya mengabulkan 11 kursi bagi DPRP Provinsi Papua.
"Kami sangat sayangkan sikap oknum pengurus BMP yang membuat isu yang menyesatkan di masyarakat. Itu informasi yang tidak benar sama sekali. Ini kami dengar saat melakukan safari ke Manokwari dan Serui baru-baru in," ungkapnya kepada Cenderawasih Pos di Cafe Exselso Jayapura, Kamis (18/2).
Menurut Worabay dan Maury, infomasi tersebut jelas sangat melanggar amar putusan MK itu, dimana menyatakan, keanggotaan DPRP Papua periode 2009-2014 sebanyak 56 kursi anggota sah menurut hukum, ditambah 11 anggota yang diangkat berdasarkan Perdasus sebagaimana amar putusan ini berlaku hanya sekali untuk periode 2009-2014 dan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
“Dengan demikian jelas sekali bahwa MK hanya mengabulkan 11 kursi itu, di luar dari itu tidak dikabulkan oleh MK,” tandasnya.
Dengan informasi miring itu, jelas merupakan suatu kekeliruan sekaligus tidak secara langsung mencoreng perjuangan BMP selama ini, dan ini sesuatu yang akan menimbulkan konflik di masyarakat. Untuk itu oknum tersebut diharapkan jangan menyebarkan isu yang tidak benar ke masyarakat.
Terkait dengan itu, soal penentuan mereka yang duduk pada 11 kursi itu, diharapkan adanya tim terpadu dari MRP, DPRP, Pemprov Papua dan BMP Papua yang mana bersama-sama menentukan siapa yang berhak duduk pada 11 kursi itu.
Disampaikan demikian, karena sesuai dengan informasi yang disampaikan pihaknya bahwa telah ada 11 nama di Biro Hukum Setda Provinsi Papua yang siap disahkan.
"Kami pertanyakan nama-nama itu dari mana, dan atas nama siapa. Kok belum ada aturan yang jelas untuk rekrutmennya malah ada kabar bahwa sudah ada nama-nama untuk 11 kursi itu," pungkas Maury.
Sementara terkait belum adanya tanda-tanda tentang tindak lanjut putusan MK tentang 11 kursi, padahal BMP memberikan deadline Perdasus yang mengatur mekanisme perekrutan 11 kursi itu harus tuntas pada Maret mendatang, Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda mengatakan, untuk masalah 11 kursi, DPRP masih menunggu pihak eksekutif.
”Kita akan melihat dari pihak eksekutif dalam hal ini gubernur, kalau memang bisa membuat Perdasus itu maka kita di DPRP hanya tinggal mensahkan saja,” ungkapnya kepada wartawan.
Disingung soal hasil pertemuan pimpinan DPRP dengan Mendagri di Jakarta beberapa waktu lalu dalam membahas 11 kursi, Yunus menjelaskan, hasil pertemuan itu sudah memberikan beberapa petunjuk yang harus diikuti dan memang DPRP itu hanya ikut sebagai panitia penyeleksi dalam merekrut, arti rekrutmen tetap dilakukan melalui MRP tapi DPRP tetap ikut menyeleksi apakah memenuhi kriteria atau tidak, karena ini harus dilihat secara baik oleh komponen masyarakat Papua.
”Persoalan 11 kursi ini bukan kemenangan BMP saja, meskipun memang kita hargai perjuangan ini. Namun ini kan untuk orang Papua, jadi semua orang Papua harus dilibatkan. Maka kami yakin kalau ini tidak terjadi artinya hanya dari BMP saja yang ada keterwakilannya, maka saya yakin orang Papua lainnya akan ribut dan ini akan jadi persoalan besar lagi di Papua bahkan potensi konflik sangat besar terjadi,”ujarnya.
Dikatakan, pada dasarnya DPRP sudah siap, artinya DPRP sedang menunggu dari eksekutif apabila tidak membuat Perdasusnya, maka DPRP siap untuk membuat Perdasus melalui hak inisiatif dewan. “Karena kalau masih menunggu, sementara deadline waktu yang diberikan semakin dekat, maka DPRP juga tidak tinggal diam saja. Oleh karena itu, untuk menyikapi persoalan ini maka alangkah baiknya gubernur mengundang DPRP dan MRP. Sebab DPRP sendiri sudah melakukan pertemuan dengan MRP. ”Ini adalah bentuk keseriusan DPRP bertemu MRP karena pada prinsipnya kami siap kapanpun. Kalau kami yang membuat maka kami yang lakukan karena persoalan 11 kursi ini sudah di depan mata,” ujarnya.
Last Updated on Saturday, 20 February 2010 00:39
 

Latest News

Warta Papua Barat, Papua Merdeka!; Contact Us