West Papua Images

Polls

Will West Papua become a free and independenat nation?
 

Statistics

OS : Linux i
PHP : 5.6.36
MySQL : 5.5.60-0+deb7u1-log
Time : 07:40
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Members : 12267
Content : 1235
Web Links : 1
Content View Hits : 4023718
KontraS-Imparsial Ungkit Kasus Wayeni dan Karma PDF Print E-mail
Written by JUBY   
Saturday, 29 May 2010 23:40
JUBI --- Kontra dan Imparsial mempertanyakan kasus narapidana politik Filep Karma dan Yawan Wayeni. Kami menilai Pemerintah dan aparat penegak hukum   masih saja melakukan tindakan diskriminasi, stigmatisasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam gerakan mendukung kemerdekaan di Papua, termasuk para tahanan politik,” kata  Usman Hamid, Koordinator KontraS  dalam press realese yang diterima Redaksi Tabloid JUBI.

Filep Karma (kanan) dengan wajah yang masih sehat sebelum mengalami gangguan kesehatan (Foto/Jubi : Saut Marpaung) )

Kalangan aktivias HAM tetap berusuara  soal penegakan HAM di Papua. Mereka mendesak agar berbagai pelanggaran harus terungkap.

JUBI --- Kontra dan Imparsial mempertanyakan kasus narapidana politik Filep Karma dan Yawan Wayeni. Kami menilai Pemerintah dan aparat penegak hukum   masih saja melakukan tindakan diskriminasi, stigmatisasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam gerakan mendukung kemerdekaan di Papua, termasuk para tahanan politik,” kata  Usman Hamid, Koordinator KontraS  dalam press realese yang diterima Redaksi Tabloid JUBI.

Menurut dia, Penyelesaian konflik di Papua tidak bisa diselesaikan dengan melakukan tindakan kekerasan, namun harus mengedepankan cara-cara dialog yang damai dan komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Kedua lembaga tersebut juga sesalkan ketiadaan pertanggungjawaban hukum atas pembunuhan kepada Yawan Wayeni, seorang aktivis politik di Papua yang tewas ditembak pada 13 Agustus 2009 di Serui. Kami meminta Polda Papua untuk melakukan pengusutan terhadap tindakan penembakan sewenang-wenang serta penyiksaan yang menyebabkan terbunuhnya Yawan Wayeni. “Seluruh pelaku dari tindakan ini harus diproses secara hukum,” kata Hamid. Dalam catatan KontraS, Yawan Wayeni adalah Anggota Tim 100 yang menyerukan kemerdekaan di depan istana presiden tahun 1999. Korban juga bergabung Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua - Yapen Waropen meski tidak lagi aktif setelah terbentuknya Dewan Adat Papua. Karena aktifitasnya, ia dicurigai sebagai aktifis penggerak TPN/OPM maka korban masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Papua. “Anak korban yang masih pelajar SMP di Serui sering mendapatkan teror oleh Anggota Polisi/TNI yang mencari tahu keberadaan korban,” katanya.
Danang mengatakan, Berdasarkan informasi yang mereka terima, pada Tanggal 13 Agustus 2009 terjadi  operasi penyisiran yang dilakukan oleh Brimob Polda Papua dalam rangka menindaklanjuti operasi gabungan dari Polres Kepulauan Yapen dan TNI Komp Rajawali untuk mencari keberadaan kelompok OPM, 11 Juli 2009. Pada saat itu, korban sedang berburu kuskus di hutan Mantembu yang terdeteksi oleh Brimob Polda Papua. Karena bermaksud untuk menyelamatkan istri dan anaknya yang masih kecil, korban kembali ke gubuk namun saat itu telah terjadi pengepungan. Saat akan mengamankan diri, korban ditembak dibagian betis sebelah kiri. Berdasarkan keterangan istri korban, mereka kemudian dipisahkan. Istri dan anak korban diamankan di tempat yang terpisah dengan korban. Saat itu, istri korban menyaksikan korban diikat di kedua tangan dan kaki kemudian diikatkan di sebuah kayu. Korban dipaksa untuk berteriak ‘Papua Merdeka’ oleh para pelaku, yang diduga Anggota Brimob Polda Papua. Salah seorang pelaku menikam korban dengan sangkur di perut bagian tengah dan mengakibatkan perut korban robek ke bagian bawah sehingga usus korban terbuai keluar. Dalam kondisi tersebut, korban dipaksa untuk di-BAP lalu diarak keliling Kampung Montembu oleh Anggota Brimob yang bersenjata laras panjang. “Pada malam hari, keluarga baru mendapat kabar bahwa korban dibunuh dan saat itu berada di RS Serui. Keluarga kemudian mencari keberadaan korban. Setelah ditemukan mayatnya di RS Serui pada malam itu juga keluarga korban memutuskan untuk memakamkan korban,” kata Hamid.
Selain itu, KontraS bersama Imparsial serta Human Rights Watch  juga menyesalkan berlarut-larutnya penanganan kesehatan terhadap Filep Karma, seorang narapidana politik yang mengalami sakit berat sejak setahun terakhir. “Kami mendesak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penanganan serius untuk guna mendapatkan operasi prostat di Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta, sesuai rekomendasi resmi dari Direktur RSUD Jayapura, tahun lalu. Tindakan kemanusiaan ini harus segera dilakukan, karena kondisi Karma tidak semakin membaik,” katanya.
Filep Karma adalah narapidana politik yang dipenjara sejak 1 Desember 2004 karena memimpin sebuah demontrasi damai yang  mengecam program otonomi khusus Papua. Karma dihukum 15 tahun penjara oleh Pengadilan Jayapura karena dianggap melakukan perbuatan makar. Dalam catatan ketiga lembaga tersebut, Pada 5 Agustus 2009, dalam penjara Abepura, Karma merasa kesulitan dan kesakitan untuk buang air kecil. Dia minta izin agar bisa berobat di rumah sakit Jayapura namun tak diizinkan oleh Kalapas Abepura, Anthonius Ayorbaba. Laporan media akhirnya membuat Ayorbaba memberi izin Karma masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, di Daerah Dok II pada 18 Agustus 2009. “Dia berada di ruang gawat darurat selama tiga malam. Selama sebulan, para dokter Dok Dua melakukan diagnosa serta perawatan Filep Karma. Mereka menemukan bahwa terjadi pembengkakan pada saluran kencing Filep Karma,” katanya. Selanjutnya, pada 5 Oktober 2009, direktur RSUD Jayapura dr. J. Maurits Okoseray, mengeluarkan surat kepada asuransi, yang isinya agar pasien Filep Karma dilakukan operasi di Bagian Spesialis Urologi RS PGI Cikini – Jakarta. “Pada November 2009, rumah sakit memberikan medical record Filep Karma kepada Kalapas Abepura, namun kalapas tak mengizinkan Karma berobat ke Jakarta dengan alasan pemerintah tak ada dana untuk membayar transportasi, baik kepada Karma maupun petugas penjara, serta pengobatan di Jakarta,” ujarnya.  “Dia hanya beristirahat dan melakukan terapi ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Dok II. Bahkan  pihak keluarga juga bolak-balik mengupayakan perpindahan Filep Karma dari Jayapura ke Jakarta agar bisa operasi. Namun mereka gagal mendapatkan izin,” jelasnya.
Departemen Hukum dan HAM beralasan lain lagi. Karma harus pindah dulu dari Lapas Abepura ke Lapas Cipinang. Beberapa pertemuan sudah diadakan antara SKPHP dengan pihak Kalapas maupun kepala wilayah Nasaruddin Bunas. Namun hingga saat ini, Filep Karma masih terbaring lemah di Lapas Abepura sambil menunggu izin pemerintah agar dia bisa berobat ke Jakarta.
Pada Maret 2010, sekelompok LSM Jayapura, yang tergabung dalam Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua, melakukan kampanye pengumpulan dana untuk Filep Karma. Sesuai keperluan biaya operasi, mereka mengumpulkan Rp 100 juta untuk Filep Karma. “Padahal UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab atas kesehatan semua narapidana dalam berbagai penjara Indonesia,” katanya Usman.
Derita tak kunjung usai yang menimpa Tahanan Politik Filep Karma di Rumah Sakit Dok II Jayapura, ternyata mengundang simpatik dari berbagai kalangan. Saat aksi Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua ‘galang duit’ untuk menambah biaya pengobatan Karma, , salah seorang simpatisan bernama  Martinus Koptm tergugah. Ia menyisihkan duitnya. “Walau sedikit, saya juga turut menyumbang, biar dia (Karma) berobat,” katanya di Abepura,beberapa waktu lalu. Menurutnya, masyarakat harus melihat aksi SKPHP sebagai sesuatu yang positif untuk menolong Filep dan para korban pelanggaran HAM. “Jangan satu atau dua orang saja yang sumbang sedangkan yang lain tidak.” Martinus yang juga tercatat sebagai salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Komunikasi (STIKOM) Muhamadyah Jayapura ini mengatakan, secara pribadi ia terharu dengan aksi yang dilakukan SKPHP. “Kalau bisa semua masyarakat dan mahasiswa asal Papua bantu teman-teman cari dana untuk tolong Filep.”
Yustinus Goo (17) siswa sekolah menengah kejuruan di Jayapura, juga mengaku simpatik pada Tahanan Politik Filep Karma. Saat penggalangan dana yang dilakukan SKPHP. “Saya rasa tertarik dan punya hati untuk mau tolong Pak Karma,” tutur Yustinus. Ia berjanji, jika tak halangan, ia juga akan ikut menggalang dana untuk kesembuhan Karma. Selain dana untuk Filep Karma yang mengalami sakit hingga berbulan-bulan, dana tersebut juga  diperuntukan bagi Ferdinand Pakage, tahanan politik lainnya yang mengalami kebutaan. Dana yang dihimpun keluarga korban sampai saat ini baru mencapai Rp 7.775.300. (Redaksi Tabloid Jubi)
 

Latest News

Warta Papua Barat, Papua Merdeka!; Contact Us