West Papua Images

Polls

Will West Papua become a free and independenat nation?
 

Statistics

OS : Linux m
PHP : 5.2.17
MySQL : 5.5.57-0+deb7u1-log
Time : 17:29
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Members : 12238
Content : 1235
Web Links : 1
Content View Hits : 3683777
Gereja Akan Keluarkan Rekomendasi, Agar Masyarakat Adat Tak Dihalangi ke PNG PDF Print E-mail
Written by JUBY   
Saturday, 17 November 2012 20:34

Jayapura (17/11)—Rapat Kerja (Raker) I Klasis GKI Jayapura, akan merekomendasikan kepada Kapolda Papua  dan Pangdam XVII/Cenderawasih, agar masyarakat adat yang bermukim di pesisir Kota Jayapura tak dihalang-halangi aparat keamanan, ketika datang dan pergi dari dan ke negara tetangga Papua Nugini (PNG).

Ketua Klasis GKI Jayapura, Pdt. Wilem Itar, S.Th (Jubi/Roberth Wanggai)

 

Rekomendasi itu akan dikeluarkan Klasis GKI Jayapura, karena sejumlah warga jemat GKI Ebenheiser Kayu Pulo yang notabene sebagian besar warganya asli suku adat Kayu Pulo ditahan dan disita barang-barangnya, termasuk pendeta jematnya, Pdt. Fatem yang diinterogasi aparat TNI pada tanggal 6 November 2012 yang lalu.

 

Ketua Klasis GKI Jayapura, Pdt. Wilem Itar, S.Th mengaku, Raker I Klasis GKI akan mengeluarkan rekomendasi perihal kekhususan bagi warga di pesisir Kota Jayapura, untuk mereka tidak diperlakukan sama dengan warga lainnya. Sebab masih terikat ikatan darah dan hak ulayat dengan masyarakat di PNG.

 

Pdt. Wilem juga menyesalkan tindakan aparat militer yang semena-mena melakukan tindakan penyitaan barang-barang warga yang menimpa warga jemat GKI Ebenheiser Kayu Pulo. “Kami sebagai gereja sangat menyesali (karena) dilihat dari bidang tugas dari instansi-instansi tertentu. Bidang tugas TNI mengerjakan pekerjaan seperti apa, polisi mengerjakan pekerjaan seperti apa, pihak imigrasi mengerjakan pekerjaan seperti apa, pihak bea cukai mengerjakan pekerjaan seperti apa, karena ini sudah dibagi habis bidang tugasnya,” katanya disela-sela Raker I Klasis GKI Jayapura, Sabtu, (17/11) di Koya Barat Kota Jayapura-Papua.

 

Menurut Pdt. Wilem, yang berhak menyita barang-barang itu adalah tugas bea cukai untuk meneliti (barang bawaan) dari pelintas batas termasuk imigrasi. “Sehingga bidang tugas ini diserahkan ke instansi tertentu dan tidak perlu (TNI) mencampuri urusan itu,” kata putra asli Jayapura ini.

 

Masyarakat asli Jayapura, kata Pdt. Wilem, terdiri dari Suku Kayu Batu, Suku Kayu Pulo, Suku Tobati, Suku Enggros, Suku Nafri, Suku Skow Sae, Suku Skow Mabo dan Suku Skow Yambe, memiliki hubungan emosional kekeluargaan dengan penduduk asli di PNG. “Bahkan tanah-tanah (adat) mereka ada di sebelah (PNG),” ungkap Itar di jemat GKI Kanaan Koya Barat tempat berlangsungnya Raker Klasis tersebut.

 

Dari sisi itu, Pdt. Wilem berharap agar pihak TNI tidak perlu mengintervensi dan melihat bidang tugasnya yang lain. Kendatipun demikian, dia memberi apresiasi kepada pihak TNI bahwa demi keamanan negara ini TNI memang harus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan soal keamanan. “Tapi jangan mengambil urusan pihak lain untuk mengaturnya. Kan TNI jaga keamanan saja. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan negara ini supaya aman. Kami memberi apresiasi,” katanya.

 

Pdt. Wilem yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Mimika itu juga mengatakan, berdasarkan inilah di dalam forum Raker I Klasis GKI Jayapura itu, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi kepada stake holder (pemangku kepentingan di Papua) untuk jangan dihalangi-halangi suku-suku yang bermukim di Kota Jayapura,  karena mereka memiliki ikatan geneologis dan teritorial dengan masyarakat PNG.

 

“Rekomendasi akan kami sampaikan kepada pihak-pihak tertentu, karena kami klasis (GKI) Jayapura akan melakukan percakapan dengan Pangdam berkaitan dengan pengamanan di Tanah Papua ini sebagai tugas kami (pekerja) gereja,” katanya.

 

Pdt. Wilem juga mengakui, kalau Pangdam beberapa waktu lalu sudah bertemu dengan pimpinan Sinode GKI Di Tanah Papua. “Kami berharap kami juga akan bertemu untuk melakukan percakapan-percakapan. Sehingga benar-benar apa yang dikatakan Pangdam ini diwujudnyatakan di Tanah Papua supaya rakyat Papua merasa aman dari hal-hal yang seperti itu,” katanya.

 

Pangdam XVII/Trikora, Mayjend TNI Christian Zebua sebelumnya, menyatakan akan menindaklanjuti kasus yang menimpa warga jemat dan pendeta jemat GKI Ebenheiser Kayu Pulo saat mereka diinterogasi dan disita barang bawaannya. “Baik bapak, saya akan tindak lanjuti, Tuhan berkati,” tulis Pangdam lewat pesan singkatnya yang ditujukan kepada Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, Papua, Victor Mambor yang diforward ke tabloidjubi.com, Sabtu, (17/11). (Jubi/Roberth Wanggai)

 

Latest News

Warta Papua Barat, Papua Merdeka!; Contact Us