West Papua Images

Polls

Will West Papua become a free and independenat nation?
 

Statistics

OS : Linux m
PHP : 5.2.17
MySQL : 5.1.73-log
Time : 18:33
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Members : 8699
Content : 1228
Web Links : 1
Content View Hits : 3410394
Tidak Ada Dukungan Internasional Terhadap IPWP Senin, 29 Oktober 2012 14:16 administrator PDF Print E-mail
Written by Pasofic post   
Thursday, 01 November 2012 21:37

Jayapura,- Mantan Tokoh Pejuang Pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Franz Albert Joku, menegaskan, dukungan untuk Papua merdeka bukan datang dari 114 negara sebagaimana pernyataan dari berbagai pihak, tetapi hanya oleh satu negara, yakni Vanuatu.
Menurutnya, kenyataan tersebut jangan sampai diputarbalikan agar tidak muncul kebingungan maupun keresahan di tengah-tengah masyarakat

"Dukungan untuk Papua merdeka itu datang bukan dari 114 negara atau PPB. Sekali lagi saya tegaskan hanya negara Vanuatu. Megapa kita tidak terima fakta ini dan buat eduksi yang terpelajar dalam tempatkan isu Papua supaya masyarakat Papua tidak tertipu dan orang Papua tidak tiap hari bangun pikir Papua merdeka. Tidur pula pikir Papua merdeka," tegasnya saat memberi keterangan pers, di Jayapura, Kamis (25/10/2012).
Dalam kesempatan tersebut, Frans yang kini telah menyatakan bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini bahkan "menantang" pihak-pihak yang mengumumkan bahwa aspirasi Papua merdeka di dukung sebanyak 114 negara.
"Yang katanya 114 negara dukung Papua merdeka itu negara mana. Tunjukan datanya. Yang saya tahu yang dukung Papua merdeka adalah Vanuatu yang baru tahun 1980 merdeka usai dijajah Inggris dan Perancis. Bahkan sepanjang yang saya tahu sejak 24 Agustus 1828 sejak Gubernur Belanda pertama, telah mengumumkan bahwa Papua bahagian integral dari Hindia Belanda yang sekarang menjadi Indonesia. Jadi kita jangan lihat sejarah itu sepenggal-sepenggal," ungkapnya.
Oleh karena itu, Frans yang sebelumnya berdomisili di Papua New Guinea ini meminta agar masyarakat lebih bijak menyikapi hal demikian khususnya para generasi muda. Ia juga meminta kepada pemerintah, masyarakat maupun media massa untuk tidak terlalu membesar-besarkan aspirasi sejumlah LSM kecil luar negeri diantaranya International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP).
"Saya pikir kita semua terlalu membesar-besarkan masalah ini. Mereka diantaranya yang merupakan IPWP ini kan terdiri dari para anggota parlemen yang sering diminta untuk taruh perhatian tentang isu Papua. Tapi kami di Papua, di Jakarta sampai mahasiswa dan masyarakat anggap dunia sudah bentuk parlemen dan atau badan yang ambil tindakan tentang Papua.
"Ini yang saya sayangkan karena semua pihak juga kaget soal ini. Sehingga isu ini sering di besar-besarkan. Ini mengancam stabilitas negara," jelasnya.**
Menjawab istilah yang berkembang di London beberapa hari ini tentang pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP), jelas Frans, istilah-istilah ini disebutkan dan di organisir oleh LMS-LSM di luar negeri, itu mendapat perhatian yang jauh lebih besar dari pihak pemerintah, TNI/Polri, dan media massa juga ikut membesar-besarkan kegiatan/aktifitas IPWP dan ILWP.
"IPWP dan ILWP ini tidak lain dari pada LSM yang bergerak (gabungan dari kelompok-kelompok perorangan para pemerhati isu yang berkembang di Papua). Mereka terdiri dari pengacara, advokad juga anggota parlemen inggris dan tidak banyak paling hanya 2 sampai 3 orang dan ada dari Belanda, Belgia dan Uni Eropa," jelasnya.
Menurut dia, yang disebutkan IPWP artinya kelompok anggota parlemen di negara-negara tersebut yang sering diminta menaruh perhatian tentang isu-isu yang berkembang di Papua atau sehubungan dengan Papua. Tetapi dari Jakarta dan juga di Papua, banyak adik-adik mahasiswa juga birokrasi dan masyarakat pada umumnya menganggap bahwa dunia sudah membentuk satu parlemen/lembaga perwakilan yang punya kuasa dan pengaruh untuk membicarakan tentang Papua atau mengambil keputusan yang akan mengakibatkan perubahan-perubahan di Papua.
"Tidak seperti itu, ini kekeliruan besar dan saya sangat menyayangkan teman-teman di birokrasi/pemerintahan juga kaget dengan berita-berita seperti itu, dan saya pikir teman-teman media massa mengalami hal yang sama, sehingga sering membesar-besarkan isu-isu tersebut. Sepertinya perkembangan besar itu sedang mengancam stabilitas atau keutuhan bangsa Indonesia. Saya yang berbicara ini juga pernah bergerak di lingkungan itu, dimana berdomisili di PNG dan bergerak di Australia sampai PBB dan Uni Eropa. Saya berbicara atas pengalaman dan pengetahuan selama mengadakan kegiatan-kegiatan itu terlebih pasca kongres Papua II, saya ditugaskan sebagai moderator urusan luar negeri untuk presiden dewan Papua," ujarnya.
Menanggapi itu, kata Frans, kesimpulan yang dirinya buat, gerakan yang mana dulu dirinya terlibat sering menakutkan tapi kenyataannya sebenarnya tidak perlu pihak pemerintah dan masyarakat, khususnya di Papua merasa tertanggu dengan isu-isu tersebut.
"Misalnya ada 114 negara yang mendukung kata Media massa menurut informasi yang didapat. Itu yang mana jelas kasih saya daftar. Sebab sepanjang sejarah perjuangan papua merdeka yang benar adalah 1 dan hanya 1 yang mendukung papua merdeka dari sekian ratus negara republik/kerajaan yang ada. Kenapa media dan pemerintah di Indonesia dan mengapa masyarakat dan mahasiswa di Papua menerima kenyataan itu, yang benar adalah sepanjang perjalanan Papua itu, yang menarik perharian cuma ada 1 negara Vanuatu yang baru tahun 80 merdeka dari jajahan Perancis dan Inggris," katanya.
Dikatakannya, satu fakta yang harus diketahui adalah sejak gubernur Belanda di Batavia Mercus 24 Agustus 1828 (100 tahun sebelum sumpah pemuda di Indonesia) gubernur Mercus atas nama mahkota Belanda sudah mengatakan bahwa Papua itu adalah bagian integral India Belanda/jajahan Belanda.
"Ini fakta. Jadi jangan melihat sejarah Papua itu sepangal-sepanggal, tetapi kalau kita melihat asosiasi Papua itu sejak tahun secara resmi 1928 dan ada banyak hal yang terjadi," tegasnya.
Dikatakannya, IPWP dan ILWP itu adalah kelompok LSM yang kecil yang bergabung diri serta keanggotaannya terdiri dari beberapa pemerhati Papua, salah satunya bernama Lord Haris anggota dari Parlemen Inggris.
"Saya pernah berbincang-bincang, dan beliau jelaskan untuk menyampaikan ke masyarakat Papua saya tidak setiap hari berfikir tentang Papua, tetapi sebagai salah satu tokoh politik yang bertanggung jawab dan bersuara dengan tujuan membantu meringankan beban dengan harapan permasalahan itu bisa dapat terselesaikan. Tidak ada strategi atau grand plan yang dipercahkan di Parleman Inggris untuk bagaimana Papua bisa diantar keluar dari kerangka konstitusi Indonesia dan berdiri sendiri. Jadi solusi pemecahan isu-isu yang ada di Papua hanya terletak di dalam kerangka konstitusi atau Undang-Undang NKRI," kata Frans Albert Yoku. (Bams)

 

Latest News

Warta Papua Barat, Papua Merdeka!; Contact Us