West Papua Images

Polls

Will West Papua become a free and independenat nation?
 

Statistics

OS : Linux i
PHP : 5.6.40
MySQL : 5.5.60-0+deb7u1-log
Time : 01:22
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Members : 16169
Content : 1235
Web Links : 1
Content View Hits : 4333121
Ketua DPR Papua : Pembebasan Tapol Bukan Solusi Penyelesaian Masalah Papua PDF Print E-mail
Written by Telius Yikwa   
Tuesday, 14 July 2015 18:35

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda - Jubi/Arjuna

                                        Ketua DPR Papua, Yunus Wonda - Jubi/Arjuna                                                                           

 

Jayapura, Jubi/Warta Papua Barat – Pembebasan lima Tahanan Politik (Tapol) Papua oleh Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Papua beberapa bulan lalu ditanggapi DPR Papua. Kebijakan itu dianggap bukan solusi penyelesaian masalah Papua.


Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, beragam tanggapan muncul pasca pembebasan lima Tapol itu. Ada pihak yang menilai langkah itu bisa merangkul pihak berseberang yang ada di Papua. Namun kata Wonda, pembebasan Tapol tak akan menyelesaikan masalah Papua.

“Masalah Papua lebih kepada masalah politik. Pembebasan Tapol tak akan menyelesaikan masalah Papua. Pemerintah pusat harusnya berani membuka diri melaksanakan dialog damai Jakarta – Papua. Selama itu belum dilaksanakan, masalah Papua tak akan selesai,” kata Yunus Wonda, Selasa (14/7/2015).

Menurutnya, Presiden Jokowi harus memenuhi janjinya melakukan dialog damai. Format dialog sudah dirancang Jaringan Damai Papua (JDP). Dialog lanjut Wonda, bukan melibatkan para pejabat Papua, namun pihak yang berseberangan dan berbeda ideologi. Baik yang ada di hutan maupun di luar negeri.

“Bukan melibatkan gubenur, DPRP, atau MRP. Ketika SBY presiden, saya pernah bilang, siapapun presiden tak bisa menyelesaikan masalah Papua kalau tak memulai dari akar masalah. Kalau Aceh bisa ada perjanjian Helsinki, kenapa Papua tidak bisa?” ucapnya.

 

Katanya, Papua memiliki nilai tawar yang harus dipertimbangkan pemerintah pusat. Apalagi kini dukungan negara pasific terhadap Papua kian menguat, meski status Papua di MSG hanya sebagai observer. Kini saatnya pemerintah pusat bicara dengan orang Papua dan pihak berseberangan.

“Bukan dengan kami pejabat Papua. Mengenai tempat pelaksanaan dialog, itu kembali kepada rakyat Papua. Bukan kami pejabat Papua. Rakyat Papua yang punya hak. Ini masalahnya karena tak berani memulai dan berada dalam bayang ketakutan. Papua akan begini terus kalau tak memulai,” katanya. (tabloidjubi.com/Warta Papua Barat)



Last Updated on Tuesday, 14 July 2015 18:38
 

Latest News

Warta Papua Barat, Papua Merdeka!; Contact Us