West Papua Images

Polls

Will West Papua become a free and independenat nation?
 

Statistics

OS : Linux i
PHP : 5.6.38
MySQL : 5.5.60-0+deb7u1-log
Time : 19:47
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Members : 13108
Content : 1235
Web Links : 1
Content View Hits : 4198363
AMP Minta PT Nabire Baru "Angkat Kaki" dan Tarik Militer dari Tanah Papua PDF Print E-mail
Written by Punik Castro   
Wednesday, 28 January 2015 12:54

    Pembabatan hutan di Nabire untuk perkebunan Kelapa Sawit di Nabire oleh PT Nabire Baru. Foto: mongabay.co.id.                    

 

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta mengutuk tindakan perusahan kelapa sawit yang menggunakan jasa aparat keamanan untuk melindungi diri dari masyarakat pemilik hak ulayat di Kampung Sima, Nabire, Papua yang menghendaki PT Nabire Baru "angkat kaki" dari tanah mereka.

Perusahan kelapa sawit PT. Nabire Baru, menurut AMP,  beroperasi di Nabire tanpa mendapatkan persetujuan dari mayoritas masyarakat adat suku besar Yerisiam dan beberapa suku lain sebagai pemilik hak ulayat.

 "Tanpa dasar hukum yang jelas PT. Nabire Baru masuk dan beroperasi, kepala suku setempat telah tolak kehadiran perusahan, apalagi menggunakan jasa aparat keamanan," tulis AMP melalui pernyataan tertulis diberitakan majalahselangkah.com, Selasa, (27/1/15),

AMP menilai, sejak  aneksasi tanah Papua yang sebelumnya menentukan nasib sendiri (1 Desember 1961), militer di tanah Papua menjadi ketakutan tersendiri di hati setiap warga asli Papua.


Militer Indonesia, jelas AMP, sering jadi "anjing-anjing penjaga" yang setiap di sisi para pemodal, melindungi investasi mereka melalui perusahaan-perusahaan yang juga beroperasi dengan tidak memberi untung pada masyarakat asli.

"Tindakan militer seperti pembantaian, penembakan, dan pemenjarahan masih dilakukan hingga saat ini, secara khusus di areal perkebunan PT. Nabire Baru, mereka harus ditarik dari Nabire," tulis AMP. "Pembantaian-pembantaian tersebut dilakukan dengan permainan politik Indonesia untuk memusnahkan etnis Papua secara perlahan-lahan."

Selama tanah Papua beserta rakyatnya ada dalam negara Indonesia, AMP menjelaskan, eksploitasi kekayaan alam Papua dari asing maupun dari Indonesia akan tetap hadir atas izin negara. Ini juga, lanjut AMP, akan memperluas kesempatan militer Indonesia untuk menjadi "aning-anjing" penjaga.

Padahal, lagi menurut AMP, kenyataan berbicara bahwa orang asli Papua tidak menikmati hasil dari eksploitasi, apalagi kehadiran militer Indonesia yang menakutkan karena tindakan membunuh, menganiaya, memerkosa dan sederet rapor merah mereka lainnya.

AMP menuntut, pertama, Indonesia menarik militer (TNI/Polri) organik maupun non-organik dari seluruh tanah Papua. Kedua, Indonesia menghentikan seluruh aktivitas eksploitasi di seluruh tanah Papua.  

Ketiga, AMP menuntut kepada Indonesia dan dunia, akan akses atas kebebasan hak rakyat Papua guna menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi seluruh Rakyat Papua, dengan cara-cara yang elegan dan bermartabat, tidak seperti Pepera 1969 yang manipulatif, intimidatif dan penuh teror. (MAJALAHSELANGKAH / Warta Papua Barat)

 

Punik Castro

Last Updated on Wednesday, 28 January 2015 12:59
 

Latest News

Warta Papua Barat, Papua Merdeka!; Contact Us