West Papua Images

Polls

Will West Papua become a free and independenat nation?
 

Statistics

OS : Linux i
PHP : 5.6.38
MySQL : 5.5.60-0+deb7u1-log
Time : 19:46
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Members : 13108
Content : 1235
Web Links : 1
Content View Hits : 4198345
Pejabat dan Tokoh Papua Tolak Pembanggunan Smelter di Gresik PDF Print E-mail
Written by Telius Yikwa   
Sunday, 25 January 2015 12:31

Tempat operasi PT FI di Papua. ft lst                       

 

Jakarta, Jubi – Pejabat dan tokoh masyarakat Papua menolak keras rencana pembangunan smelter hasil pertambangan di Papua dibangun di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.


Penolakan tersebut disampaikan antara lain oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Ketua DPR Papua, dan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Tony Wardoyo, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (23/1).

 

Gubernur Papua Lukas Enembe menjelaskan hasil kekayaan alam di Papua seharusnya diolah di Papua juga, bukannya di daerah lain. Selama ini, kata dia, rakyat Papua hidup miskin karena hasil pertambangan dari PT Freeport Indonesia diolah diluar negeri yakni Amerika Serikat.
“Saat ini PT Freeport akan membangun smelter untuk pengolahan hasil pertambangan di Papua, di Gresik Jawa Timur, karena itu kami menolaknya,” katanya.

 

Lukas menjelaskan, pembangunan smelter yakni fasilitas pengolahan untuk membersihkan hasil tambang dari material bawaan akan menghabiskan anggaran mencapai Rp7 triliun, sedangkan masyarakat Papua hanya mendapat dana bagi hasil (DBH) sekitar Rp300 miliar.

 

Menurut Lukas, investasi asing di Indonesia, khususnya di Papua, hendaknya mempertimbangkan aspek keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat setempat.
“Kami mewakili rakyat Papua meminta agar PT Freeport menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Papua,” katanya.

 

Lukas menjelaskan, hasil pertambangan yang dieksploitasi oleh PT Freeport di Papua sejak 1967 berupa, emas, tembaga, biji besi, dan lain-lain, tapi tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.

 

Masyarakat asli di sekitar pertambangan, kata dia, juga tetap hidup miskin karena relatif tidak dilibatkan dalam kegiatan pertambangan dan lingkungan mengalami kerusakan.
“Kami mendesak PT Freeport untuk mematuhi aturan perundangan yakni melakukan pengolahan hasil tambang di lokasi pertambangan yakni di Papua,” katanya. (tabloidjubi.com/ Warta Papua Barat)

 

Telius Yikwa

Last Updated on Sunday, 25 January 2015 12:40
 

Latest News

Warta Papua Barat, Papua Merdeka!; Contact Us