West Papua Images

Polls

Will West Papua become a free and independenat nation?
 

Statistics

OS : Linux m
PHP : 5.2.17
MySQL : 5.1.73-log
Time : 13:44
Caching : Disabled
GZIP : Enabled
Members : 2406
Content : 1228
Web Links : 1
Content View Hits : 3101868
Warta Papua Barat
The Indonesian Government Act Unlawful In the Case of Human Rights in Papua PDF Print E-mail
Written by Telius Yikwa   
Friday, 24 June 2016 08:17

Jayapura, -Government of Indonesia, Joko Widodo instructed the Coordinating Minister for Political, legal and security in order to form a team to handle dozens of cases of human rights violations in Papua.

              Papuan People demonstrating in the city of Jayapura, rejected the team formed by Luhut Pandjaitan on June 15, 2016

 

The coordinating minister for political, legal and security, Luhut Pandjaitan Form a team to Papua to assess the human rights cases.


Team formed Coordinating Minister for Political, legal and security were rejected by the people of West Papua as it is considered unlawful and is not representative so it will not resolve the human rights violations in Papua.
Last Updated on Friday, 24 June 2016 09:13
Read more...
 
Tolak Pembangunan Pangkalan Militer Di Biak, FPKBP Serukan Dukungan seluruh Masyarakat Papua PDF Print E-mail
Written by Telius Yikwa   
Wednesday, 22 June 2016 22:22

               Ilustrasi Pangkalan Militer. Foto Dok. nasionalisme.co.

 

Warta Papua Barat, -  Forum Peduli Kawasan Byak Papua (FPKBP) yang menolak pembangunan pangkalan militer wilayah Timur indonesia di kabupaten Biak Numfor sejak bulan lalu memintah dukungan dari seluruh komponen masyarakat Papua dan Papua Barat.

 

Dalam Seruan yang diterima Warta Papua Barat pagi ini (23/6/2016), Forum Peduli Kawasan Byak Papua (FPKBP)  Serukan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat untuk mendapat dukungan Tolak pembangunan pangakalan militer di Biak Numfor.

"kami keluarga besar forum peduli kawasa byak Papua (FPKBP) dengan kerendahan hati melalui Informasi Resmi ini kami menyerukan kepada masyarakat Papua, kiranya mendapatkan dukungan dari Tuan-Tuan dan Pemuda/pemudi, Senioritas, Orang Tua Pelindung Tanah papua".

Last Updated on Wednesday, 22 June 2016 22:26
Read more...
 
Tak Ada Ruang Untuk Korban dalam Tim Terpadu Menko Polhukam PDF Print E-mail
Written by Ronald Juan KB   
Friday, 17 June 2016 23:42

Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan bersama Kepala Bappenas, Kapolda Papua dan Bupati Jayawijaya ketika tiba di Kantor Bupati Jayawijaya – Jubi/Islami

Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan bersama Kepala Bappenas, Kapolda Papua dan Bupati Jayawijaya

                          ketika tiba di Kantor Bupati Jayawijaya – Jubi/Islami

 

Wamena, – Upaya menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah melalui tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) harus melibatkan seluruh unsur yang berkepentingan.

 

Theo Hesegem, aktivis HAM Papua yang masuk dalam tim investigasi pelanggaran HAM perwakilan dari Pegunungan Tengah Papua mengakui seluruh pelanggaran HAM di Papua harus diselesaikan tetapi perlu melibatkan seluruh unsur komponen, dalam hal ini baik KNPB, dewan adat, bila perlu OPM juga dihadirkan untuk menyampaikan pendapatnya.

“Korban-korban itu harus menyampaikan begitu juga dengan keluarga korban yang ada di sini. Mereka punya hak untuk menyampaikan beberapa hal kepada Menko Polhukam, tetapi ruang itu tidak ada,” kata Theo

Last Updated on Friday, 17 June 2016 23:46
Read more...
 
RAKYAT INDONESIA MENDUKUNG PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI WEST PAPUA PDF Print E-mail
Written by Telius Yikwa   
Tuesday, 21 June 2016 02:47

Rakyat Indonesia sedang Orasi Politik Dukung Penentuan Nasib Sendiri bagi Rayat West Papya di titik nol, Jatung Daerah Istimewa Yogkayarta (16/6/2016).

 

Yogyakarat, _ Rakyat indonesia di Yogyakarta yang terhinpun di berbagai elemen dan organisasi menyatakan "mendukung penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.

 

Sikap dukungan rakyat indonesia penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua itu dinyatakan dengan ikut turun di jalan berdemonstrasi  saat rakyat papua yang tergabung dalam Gerakan Rakya Papua Bersatu (GPRB)  pada tanggal 16 Juni 2016 di kota Yogyakarta.

Last Updated on Tuesday, 21 June 2016 03:41
Read more...
 
GRPB : Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa Papua PDF Print E-mail
Written by Telius Yikwa   
Friday, 17 June 2016 05:53

          Foto aksi GRPB hendak keluar dari asrama Kamasan 1 Yogyakarta. Dok WPB.

 

Yogyakarta, - Ratusan Masyarakat Papua yang tergabung dalam Gerarakan Rakyat Papua Barsatu (GRPB) dan organisasi pro demokrasi Yogyakarta berdemonstrasi mengecam tindakan represif dan tangkap sewenang-wenang yang dilakukan aparat kepolisian terhadap aktivis, mahasiswa dan rakyat Papua di seluruh tanah Papua.

 

Aksi damai GRPB kota Yogyakarta menyikapi tindakan aparat kopolisian negara RI di Papua dimana ribuan rakyat Papua ditangkap oleh gabungan aparat negara RI di seluaruh tanah Papua saat ketika mengelar aksi damai bahkan mahasiswa yang ditangkap di kampus dan sejumlah aktivis yang ditangkap saat membagikan selebaran di jalanan.

 

Polda Papua dinilai membungkam ruang demokrasi begitu rapat di Papua dan dinilai berlebihan menangkap ribuan rakyat Papua tanpa dasar hukum yang jelas dan sewenang-wenang.

Last Updated on Saturday, 18 June 2016 00:02
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 235

Latest News

Who's Online

We have 5 guests online
Warta Papua Barat, Papua Merdeka!; Contact Us